Pradya Suara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayah setempat.

Raperda tersebut dibuat untuk membantu masyarakat miskin Kabupaten Tuban yang terjerat masalah hukum, sehingga bisa memperoleh bantuan hukum. Raperda tentang Bantuan Hukum tersebut, mendapat respon positif dari Pemkab Tuban.

“Kami sangat mengapresiasi DPRD Tuban yang mempunyai inisiatif menyusun raperda tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, kepada reporter Pradya Suara saat dikonfirmasi, Jum’at, 10 November 2017.

Menurutnya, pengaturan mengenai bantuan hukum dalam raperda merupakan jaminan terhadap hak-hak masyarakat miskin di Bumi Wali. Masyarakat kurang mampu memang membutuhkan bantuan hukum, karena mereka juga mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum.

DPRD Tuban menargetkan Raperda Bantuan Hukum rampung sebelum pergantian tahun.

“Paling lambat di bulan Desember mendatang,” pungkasnya. (ach)

Editor : Sumartik

Tanggapan Masyarakat