Pradya Suara – Mulai tahun 2018 setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengantongi diklat minimal selama 20 jam per tahun.

“Aturan tersebut memang akan mulai diberlakukan tahun 2018 sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnu,” kata Kepala Bidang Kepegawaian BKD Tuban, Singgih Suyoto, kepada reporter Pradya Suara saat dikonfirmasi, Kamis, 02 November 2017.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para abdi negara tersebut,” tandasnya.

Saat ini aturan teknisnya masih digodog oleh BKD. Ditegaskan, 2018 aturan tersebut sudah bisa diberlakukan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, meminta ASN harus meningkatkan kompetensi.

“Salah satunya mengikuti pelatihan atau diklat baik teknis maupun fungsional,” tegas Budi Wiyana.

Atas hal tersebut, sekda meminta BKD sebagai leading sektor untuk segera menginventaris bimtek atau diklat yang dibutuhkan ASN. Sehingga dapat mengoptimalisasikan kompetensi yang dimiliki.

Kementerian PAN dan RB telah menggandeng Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan ASN.

Pada pendidikan ASN nantinya, para pengajar mesti seorang profesional yang berhasil, bukan lagi widyaiswara. Widyaiswara merupakan PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. (mj)

Editor : Sumartik

Tanggapan Masyarakat