Pradya Suara – Sebanyak 115 orang bendahara desa perwakilan dari 20 kecamatan dan 311 desa di Kabupaten Tuban, menjalani monitoring dan evaluasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban.

Selain dari KPP Pratama, juga menerima pengarahan dari Wakil Bupati Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Inspektur Kantor Inspektorat Tuban.

“Tujuan monev tersebut bukan untuk menghakimi, namun diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dari bendahara desa, sehingga bisa tertib dan patuh dalam pelaporan pajak,” kata Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio, kepada reporter Pradya Suara saat dikonfirmasi, Kamis, 30 November 2017.

Eko menambahkan, KPP Pratama Tuban sangat terbuka terhadap masukan dari wajib pajak agar dapat terus memperbaiki pelayanannya.

“Oleh sebab itu, KPP membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan kantor pajak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menyampaikan, acara monitoring dan evaluasi tersebut penting. Terutama bagi pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, bendahara desa secara keseluruhan harus berperan aktif dalam mendukung pengumpulan penerimaan negara mengingat manfaatnya untuk negara.

Apalagi, kenyataan bahwa 12 miliar rupiah APBD Kabupaten Tuban dialokasikan untuk bendahara desa senilai 0,5% dari total APBD Kabupaten Tuban. Oleh karena itu kegiatan tersebut penting bagi bendahara desa.

Menambahkan, Dinas Pemas, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban memgimbau agar bendahara desa tertib memenuhi kewajiban perpajakannya. (ach)

Editor : Sumartik

Tanggapan Masyarakat